ANTARAJAWABARAT.com,7/9 - Bank Indonesia mencabut izin usaha atau melikuidasi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sadayana Artha Majalaya terhitung 7 September 2011 karena tidak memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 4 persen.

"Setelah berada dalam pengawasan BI sejak 14 Februari-12 Agustus 2011, BPR tersebut tidak mampu memenuhi KPMM sehingga BI mencabut izin usaha BPR Sadayana Artha Majalaya," kata Pimpinan Bank Indonesia Bandung, Lucky Fathul Azis di Bandung, Rabu.

Penutupan BPR itu, menurut Lucky, berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No.13/85/Kep.GBI/ 2011 tertanggal 7 September 2011. Dengan demikian pihak BPR Sadayana Artha Majalaya tidak bisa melakukan transaksi keuangan dan juga penghimpunan dana pihak ketiga serta menyalurkan dana kredit.

Menurut Lucky, selama proses Dalam Pengawasan Khusus (DPK), BPR yang berlokasi di Jalan Babakan No.119 Majalaya Kabupaten Bandung itu di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga akhirnya menyatakan BPR itu tidak bisa dipertahankan yang akhirnya dilikuidasi.

Sementara itu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR tersebut berada dalam posisi negatif yakni 3,53 persen, atau di bawah rasio KPMM yang ditetapkan BI sebesar 4 persen.

Karena kondisi KPMM yang negatif, berdasarkan ketentuan maka BI melakukan kebijakan melikuidasi BPR itu sesuai dengan Keputusan BI No.11/20/PBI/2009 tentang pengurusan dan penyelamatan Bank Perkreditan Rakyat.

"Dengan KPMM di bawah empat persen akan membahayakan usahanya sehingga dalam pengawasan diberi batas waktu untuk memenuhi batas minimum KPMM namun tidak berhasil dilakukannya," kata Lucky.

Dengan dicabutnya izin usaha, maka BPR tersebut tidak bisa melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan pengurusan aset atau pemenuhan kewajiban BPR lainnya karena selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS.

"Penanganan terkait aset dan kewajiban selanjutnya akan ditangani tim likuidasi yang dibentuk LPS, pihak BPR itu tidak boleh melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban," katanya.

Sementara itu Humas Kantor Bank Indonesia Bandung, Naek Tigor Sinaga mengemukakan, berdasarkan data terakhir BPR yang beroperasi di Majalaya tersebut memiliki 3.400 nasabah dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp5,39 miliar.

"Para nasabah BPR Sadayana Artha diminta tetap tenang dan tidak terpancing isu karena dalam penjaminan LPS. Nasabah jangan tergiur janji orang yang bisa mengurusi dananya, lebih baik urus sendiri ke tim likuidasi," kata Tigor.

Tim likuidasi akan melakukan verifikasi dari dana pihak ketiga di BPR tersebut untuk memastikan penjaminan dana milik nasabah itu.***5***

Syarif A