ANTARAJAWABARAT.com, 8/9 - Ratusan guru honorer di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, melakukan aksi demonstrasi menuntut Pemkab Bandung Barat segera melakukan pencairan dana hibah bagi 7.791 guru honorer sekolah.

Pasalnya, Pemkab Bandung Barat dianggap telah ingkar janji dalam pencairan dana hibah yang berasal dari APBD KBB tahun anggaran 2011 tersebut dari janji semula akan dicairkan pada 12 April 2011, kata Ketua Paguyuban Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer (PPTKH) KBB, Budiana saat berorasi di depan kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) KBB di Batujajar, Kamis.

Namun, kata dia, hingga kini janji pemberian bantuan belum juga ada realisasinya.

"Pada kesempatan ini kami meminta kepastian secara tertulis pencairan dana bantuan tersebut. Selain itu, kami pun meminta jaminan agar rekening BJB (Bank Jabar Banten) untuk guru honorer sekolah (GHS) tidak diblokir sampai adanya pencairan," ujarnya.

Disampaikannya, pihaknya telah memenuhi persyaratan dalam pencairan bantuan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk menunda pencairan dana bantuan dengan besaran Rp 50 ribu untuk setiap bulannya bagi setiap guru honorer sekolah itu.
"Apabila MoU sebelumnya tinggal dua kecamatan lagi. Sekarang penandatanganan MoU sudah tidak ada masalah sehingga tidak ada alasan bagi instansi terkait untuk menunda hak bagi para guru itu," ujarnya.
Pada kesempatan ini, pihaknya akan mendorong Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Setelah berkas SPM berada di DPPKAD, tinggal menunggu pencairan yang dilakukan secara "by name by rekening".

Menurutnya, realisasi insentif yang bersumber dari dana hibah tersebut secara langsung mengakhiri penantian pencairan honor yang sejak 2009 "terperangkap" dalam APBD dengan status silpa.

Agar proses pencairan insentif GHS berjalan lancar, PPTKH bersama organisasi guru honorer lainnya, Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI) serta Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) akan mengawal pendataan GHS. Sehingga data yang akurat tersebut dapat dijadikan acuan dasar dalam realiasi pencairan insentif untuk GHS.


-hedi-