» Info Jabar
14 November 2008 s/d 00 0000
LAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA GARUT ASAL-ASALAN
Topik :
Garut, 14/11 (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut Mohammad Iqbal Santoso menilai, laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pilkada tujuh pasangan calon bupati/wakil bupati 2008 - 2013, dibuat asal-asalan.

Bahkan dari ketujuh pasangan calon tersebut, lima pasangan diantaranya terlambat melaporkannya sedangkan dua pasangan calon lainnya tidak menyampaikan laporan, sebagaimana hasil audit Kantor Akuntan Publik Drs Moch Zainuddin, kata Iqbal Santoso kepada ANTARA di ruang kerjanya, Jumat.

Padahal seharusnya setiap pasangan calon, baik yang kalah maupun yang menang dalam Pilkada harus tetap elegen menyampaikan laporannya dengan baik, meski tidak terdapat sanksi bagi yang tidak melaporkan namun diwajibkan oleh undang - undang, katanya.

Dikatakannya, dari salah satu pasangan calon diindikasikan melakukan penyimpangan karena menerima sumbangan dari perseorangan sebesar Rp75 juta, padahal sumbangan dari perseorangan setinggi-tingginya sebesar Rp50 juta.

Sedangkan sanksinya diancam pidana kurungan minimal empat bulan penjara atau denda berkisar Rp200 juta hingga Rp1 miliar, katanya.

Berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik, pasangan calon Aceng Wahdan dan Helmi Budiman bersaldo awal Rp500 ribu, penerimaan Rp925 juta, penggunaan Rp 925 juta serta saldo akhir Rp500 ribu.

Disusul pasangan calon Rudy Gunawan - Oim Abdurochim dengan saldo awal Rp1 juta, penerimaan Rp1,24 miliar, pengeluaran Rp 1,241 miliar, katanya.

Kemudian pasangan calon Aceng Fikri - Diky Candra saldo awal kosong, penerimaan Rp210,705 juta serta penggunaan Rp210,705 juta, pasangan Abdul halim - Nandang Suhendra bersaldo awal kosong, penerimaan Rp550,3 juta dan pengeluaran Rp550 juta dengan saldo akhir Rp3 juta.

Pasangan Harliman - Alirochman saldo awal Rp1 juta, penerimaan Rp74,04 juta sedangkan penggunaan tidak dilaporkan, Pasangan Sali Iskandar - Asep Hamdani dengan saldo awal Rp1 juta, penerimaan Rp151 juta serta penggunaan Rp151 juta.

Sedangkan pasangan Sjamsu S. djayusman - Hudan Mushafuddin dengan saldo awal Rp2,5 juta dengan penerimaan Rp429,92 juta, dan penggunaannya tidak dilaporkan, katanya.***3***





(U.PK-HT/B/K-ASR/K-ASR) 14-11-2008 14:47:23









Tempat :
Pengirim : John Doddy Hidayat
14 November 2008 s/d 00 0000
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI HARUS DIAWASI KETAT
Topik :
Garut, 14/11 (ANTARA) - Pendistribusian dan penerapan harga jual pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, harus diawasi ketat oleh tim pengawasan pupuk bersubsidi.

Ini sangat penting menyusul dari pendistribusian 74.966 ton lima jenis pupuk bersubsidi 2008 untuk sektor pertanian dan perikanan terindikasikan banyak menguap keluar daerah, kata Asisten Sekretaris Daerah (Asda) II Garut, Budiman, Jumat.

Dikatakannya, kondisi perpupukan di Kabupaten Garut dinilai kerap bertendensi kurang baik sehingga diperlukan pengendalian, atau regulasi sekaligus pengawasan yang jelas serta juga evaluasi.

Budiman mengemukakan pula kekesalannya, menyusul adanya indikasi pengaturan distribusi pupuk bersubsidi di daerahnya hanya dilakukan oknum tertentu di lingkungan institusi teknis.

Padahal di wilayahnya terdapat KP.3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), yang kinerjanya patut dievaluasi atau memang selama ini nyaris tidak pernah dilibatkan.

Selama ini pula kinerja komisi itu masih sangat jauh dari yang diharapkan, karena itu diingatkan agar pendistribusian kebutuhan pupuk bisa terbagi dengan prinsip berkeadilan, katanya.

Untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun 2009 mendatang di daerahnya, mengalami peningkatan diantaranya untuk jenis urea menjadi 47.000 ton dari 46.666 ton.

Sedangkan dari 74.966 ton pupuk bersubsidi tahun 2008 di Kabupaten Garut, terdiri 46.666 ton urea, 8.750 ton SP-36, 9.000 ton ZA, 9.050 ton NPK serta 1.500 ton pupuk organik, sementara alokasi kebutuhan 2009 diperkirakan sekitar 81.250 ton.

Jumlah tersebut terdiri urea 47.000 ton, SP-36 sebanyak 8.750 ton, ZA 12.000 ton, NPK 12.000 ton serta pupuk organik sebanyak 1.500 ton.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jabar Nomor 62/2008, tentang harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi terdiri Urea Rp1.200/ kg, Za Rp1.050/kg, Superphos Rp1.550/kg, NPK Phonska (15:15:15) Rp1.750/kg, dan NPK Kujang (30:6:8) Rp1.586/kg.

Sedangkan harga pupuk organik Rp500/kg, yang diprediksikan HET tahun 2009 mendatang bisa harganya menjadi Rp1.000/kg, katanya.

***8***



(U.PK-HT/B/K-ASR/K-ASR) 14-11-2008 14:30:01









Tempat :
Pengirim : John Doddy Hidayat
14 November 2008 s/d 00 0000
BELASAN RIBU PEREBUTKAN FORMASI 151 CPNSD GARUT
Topik :
Garut, 14/11 (ANTARA) - Belasan ribu pelamar calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Pemkab Garut, sejak Oktober hingga kini telah mendatangi Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostran) Garut.
Mereka rela berdesakan untuk mengurus kartu pencari kerja (kartu kuning) guna melengkapi persyaratan lamaran CPNSD 2008, yang hanya diperuntukan bagi 151 pelamar umum, kata Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Yayat Hidayat, Jumat.

Selama Oktober terdapat 5.881 pencari kerja yang membuat kartu kuning, terdiri 2.586 laki-laki dan 3.295 perempuan berpendidikan lulusan diploma dua dan tiga serta sarjana, dari jumlah tersebut 95 persen diantaranya untuk melengkapi persyaratan menjadi CPNSD.

Sementara dari awal Nopember hingga sekarang terdapat sebanyak 2.500 orang yang membuat kartu kuning, 60 prosen diantaranya perempuan. Diperkirakan hingga menjelang seleksi CPNSD jumlah pelamar lebih dari 11.000 orang, katanya.

Sebanyak 151 alokasi pelamar umum untuk CPNSD itu, masing-masing untuk formasi 90 tenaga guru, 13 tenaga kesehatan serta 48 orang untuk tenaga teknis.***7***

(U.PK-HT/C/K-ASR/K-ASR) 14-11-2008 14:00:50





Tempat :
Pengirim : John Doddy Hidayat
14 November 2008 s/d 00 0000
WARGA NYALINDUNG CIANJUR DIEVAKUASI, SATU DITEMUKAN TEWAS
Topik :
Cianjur, 14/11 (ANTARA) - Puluhan warga Kampung Nyalindung Desa Cibokar Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang rumahnya diterjang banjir bandang disertai longsor, telah berhasil dievakuasi ke Kantor Desa Giri Mukti, Jumat siang.

Sementara dari 15 orang warga yang dikabarkan ikut tertimbun bersama rumah mereka, satu diantaranya telah ditemukan atas nama Ny Isah (63).

Sementara Posko Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Provinsi Jawa Barat di Bandung belum dapat memastikan jumlah korban termasuk nasib belasan warga yang dikabarkan hilang.

Menurut petugas Satkorlak PB Jabar, Gugun, bencana alam longsor terjadi pada dua lokasi yaitu di kecamatan Cempaka dan Kecamatan Cuber Cianjur.

Bencana longsor yang terjadi di Desa Nyalindung, Kecamatan Cempaka, mengakibatkan 30 unit rumah penduduk tertimbun dan dilaporkan 12 orang warga masih dalam pencarian.

Sedangkan bencana longsor di Kecamatan Cuber, Cianjur mengakibatkan tujuh unit rumah penduduk tertimbun serta 11 rumah lain dalam kondisi rusak berat dan tidak ada laporan warga yang hilang.

Karena kondisi tempat kejadian tergolong sulit dijangkau kendaraan, menurut Gugun, semuanya baru bersifat informasi dan belum ada data pasti.

Sekurangnya 30 unit rumah warga di Kampung Nyalindung Desa Cibokar Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur, tertimbun akibat longsor dari bukit di sekitar pemukiman warga bersamaan banjir bandang.

Sebagian warga penduduk berhasil menyelamatkan diri pada saat kejadian Kamis(13/11) tengah malam di lokasi kejadian yang merupakan daerah terpencil di aliran Sungai Cijolang, dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki.

Proses evakuasi dilakukan petugas Satlak, aparat TNI, Polri bersama warga laki-laki dewasa terhadap penduduk perempuan, warga lanjut dan anak-anak.

Sementara Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung, Surono menyatakan akan menurunkan tim ahlinya ke lokasi longsor Kecamatan Cempaka.

"Semua kejadian longsor yang terjadi saat ini semuanya berada di zona gerakan tanah menengah dan tinggi, termasuk kawasan longsor di Campaka Cianjur ini," kata Surono.

Selain di Cianjur, kawasan potensi gerakan tanah menengah dan tinggi itu juga terjadi di kawasan longsor Kecamatan Pakenjeg Kabupaten Garut.

Kawasan Cianjur Selatan, Garut Selatan dan Sukabumi memang termasuk kawasan yang memiliki titik kerawanan gerakan tanah menengah dan tinggi.

"Kami imbau masyarakat yang berlokasi di kawasan rawan longsor untuk waspada dan mengungsi secepatnya," kata Surono.

Selain disebabkan oleh curah hujan tinggi longsor juga lebih banyak disebabkan akibat kerusakan hutan dan tata lahan yang ekstrim buntut pembukaan lahan hutan.

***6***
B/Z003
(T.K-SL/B/Z003/Z003) 14-11-2008 13:38:08









Tempat :
Pengirim : saef lukman
14 November 2008 s/d 00 0000
POLDA JABAR KERAHKAN DALMAS EVAKUASI KORBAN LONGSOR
Topik :
Bandung, 14/11 (ANTARA) - Polda Jabar kerahkan tiga Satuan Setingkat Kompi (SSK) Dalmas untuk membantu proses evakuasi di lokasi longsor Kampung Nyalindung Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, Jumat.

"Tiga SSK Dalmas diperbantukan di lokasi itu, mereka ikut melakukan evakuasi bersama warga di sana," kata Kapolda Jabar, Irjen (Pol) Drs Timur Pradopo di sela-sela HUT Brimob ke-63 di Markas Brimob Cikeruh Sumedang, Jumat.

Menurut Kapolda, personil itu terdiri dari anggota Polres Cianjur dan Polda Jabar. Selain itu juga beberapa personil Polsek setempat dibantu Linmas, TNI dan warga masyarakat.

Selain pengamanan, Polda Jabar juga siaga menyiapkan personil untuk proses evakuasi kejadian bencana alam. Selain Dalmas juga disiagakan SAR Brimob serta unit satwa untuk pencarian korban bencana.

"Musim penghujan ini fokus dan siaga untuk evakuasi bencana alam, terutama di wilayah rawan bencana alam," kata Kapolda.

Pasukan Dalmas itu, kata Kapolda siap "on call" dan langsung bergerak melakukan pengamanan sekaligus membantu proses evakuasi.

Bencana longsor di Kampung Nyalindung Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur terjadi Kamis malam (13/11), menimpa 33 rumah penduduk dan mengubur 15 warga setempat.

Hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan, namun tidak bisa menggunakan alat berat karena terletak di kawasan terpencil dan tidak terjangkau akses jalan.

Korban bencana longsor itu untuk sementara ditampung di bangunan SD dan sebagian lagi di tampung di ruma penduduk yang aman dari ancaman longsor.

***6***
(S033/B/Z003)
(T.S033/B/Z003/C/K-ASR) 14-11-2008 13:31:41









Tempat :
Pengirim : Syarif Abdullah
14 November 2008 s/d 00 0000
PEMKOT TASIKMALAYA DI DEMO
Topik :
Tasikmalaya, 14/11 (ANTARA) - Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan sejumlah Ormas seperti Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Gerakan Anak Jalanan (Gazza) Gabungan Inisiatif Anak Siliwangi (Gibas) dan Bela Negara Indonesia (BNI) berunjukrasa di depan kantor Walikota Tasikmalaya, Jumat.

Mereka menuntut Walikota Tasikmalaya, Syarif Hidayat yang sudah menjalankan pemerintahannya selama satu tahun namun janji kampanye yang akan menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan, insfratruktur umum belum terealisasikan secara optimal.

Sementara itu tuntutan beberapa elemen organisasi masyarakat Kota Tasikmalaya agar walikota benar-benar mampu untuk mejalankan roda pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Mereka juga meminta untuk memulihkan rasa aman dan nyaman untuk setiap warga Kota Tasikmalaya dan menghapus budaya premanisme di tubuh pemerintahan Kota Tasikmalaya.

"Walikota Tasikmalaya harus bertanggung jawab atas janji kampanye kemarin," kata koordinator aksi dari beberapa elemen organissasi masyarakat, Iwan Restiawan.

Dikatakannya, walikota harus benar-benar menanggulangi kemiskinan dan hapus segala bentuk KKN yang berada di pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Sedangkan puluhan mahasiswa menuntut segera ditangkap oknum Satpol PP yang melakukan pemukulan terhadap salah seorang mahasiswa kemarin (13/11).

"Kami meminta oknum satpol PP yang melakukan pemukulan segera ditangkap," kata Abdullah Koordinator aksi juga korban pemukulan.

Selain itu mahasiswa juga masih menuntut janji kampanye wali kota agar secepatnya direalisasikan secara optimal. "Pemerintah harus benar-benar merealisasikan janjinya," kata Abdullah.

Aksi mendapat penjagaan dari puluhan personel Polisi Dalmas dari Polresta Tasikmalaya dan puluhan anggota Satpol PP.***3***
(U.PK-HT/B/K-ASR/K-ASR) 14-11-2008 13:31:12









Tempat :
Pengirim : John Doddy Hidayat
10 November 2008 s/d 00 0000
TRUK TERBALIK AKIBAT KERUSAKAN JALAN DI SUKAWENING
Topik :
Garut, 10/11 (ANTARA) - Rusak beratnya ruas jalan kabupaten di Kecamatan Sukawening, berlokasi sekitar 30 km dari pusat Kota Garut, mengakibatkan truk angkutan minuman ringan terbalik ke areal persawahan.

Camat setempat, Dede Solihin menyatakan, Senin sore, kerusakan berat badan jalan kabupaten tersebut terutama yang menghubungkan Desa Sukasono dan Desa Sukawening sejauh 7km lebih, kondisi tersebut diperparah sempitnya ruas jalan yang melintasi ibukota kecamatan.

Sehingga setiap pagi terjadi kemacetan di depan alun-alun kecamatan sepanjang 2 km, karena arus lalulintasnya berebutan dengan para pelajar SD, SMP dan SMA, katanya.

Pihaknya telah mengusulkan rehabilitasi kepada Dinas Bina Marga Kabupaten, bahkan usulan tersebut dilakukan oleh Camat sebelumnya, namun hingga kini masih belum digubris, meski aparat Binamarga selalu menyarankan agar segera mengusulkannya, justru yang kini ruas jalan yang banyak di hotmix hanya di perekotaan Garut.

Sedangkan desa yang rawan bencana longsor dan banjir lumpur di wilayahnya terdiri Desa Sukaluyu, Sukasono, Mekarluyu, Mekarwangi dan Desa Sukamukti, sehingga hanya 60 prosen penduduk setempat yang kini bisa terlayani potensi air bersih.

Sedangkan kebutuhan air untuk persawahan hanya terpenuhi 55 persen, selain itu juga sangat diperlukan kontainer sampah karena warga pasar darurat setempat kerap membuang limbah dan sampahnya ke sungai Cigugur, ungkap Camat. ***7***

(U.PK-HT/C/Z002/Z002) 10-11-2008 23:42:18









Tempat :
Pengirim : John Doddy Hidayat
10 November 2008 s/d 00 0000
TELKOM LUNCURKAN PROGRAM F-KIOS
Topik :
Bandung, (10/11) - Untuk melengkapi dan memudahkan para konsumennya mendapatkan layanan Flexi, PT Telkon Jawa Barat meluncurkan layanan F-Kios.

F-Kios adalah sebuah layanan "one stop solution" yang disediakan Telkom Flexi dalam pelayanan pulsa isi ulang berupa pulsa fisik dan elektronik, kata Direktur GM Telkom Flexi Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten, Walden R Bahari, di Bandung, Senin.

Menurutnya, dengan adanya program ini diharapkan jumlah pelanggan provider Telkom Flexi di Jabar dan Banten dapat bertambah hingga 300.000 pelanggan.

Dikatakannya, program F-Kios ini memberikan peluang bagi siapa saya yang ingin berwirausaha tanpa memerlukan modal yang banyak.

Hal ini dikarenakan, untuk dapat memuliai bisnis melalaui program F-Kios ini, setiap pelanggan hanya membutuhkan satu buah handphone CDMA saja.

"Hanya dengan modal HP CDMA, setiap orang dapat memulai bisnis F-Kios ini," katanya kepada para wartawan.

Ia menjelaskan, program F-Kios ini dikelola oleh Autorized Dealer (AD) dengan konsep Multi Level Marketing (MLM).

Selain itu, F-Kios ini juga dapat berfungsi sebagai berpanjangan tangan Telkom serta dapat melengkapi kebutuhan para pelangganya, khususnya dalam hal memperoleh pulsa isi ulang atau produk telkom lainnya. ***2***
(U.K-IP/B/B012/B012) 10-11-2008 19:52:38









Tempat :
Pengirim : Isyati Putri N
10 November 2008 s/d 00 0000
DIDUGA KORUPSI, KPK TAHAN MANTAN GUBERNUR JABAR
Topik :
Bandung, 10/11 (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, Senin pukul 18.33 WIB atas dugaan korupsi pengadaan alat berat, mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) dan radiogram senilai Rp56 miliar dari total proyek senilai Rp101 miliar pada APBD 2004.

Humas KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin mengatakan selain Danny, tersangka lainnya yang merupakan rekanan Pemerintah Provinsi Jabar dalam pengadaan alat berat Damkar ini, Yusuf Setiawan juga ditahan pada hari yang sama pukul 16.39 WIB.

"KPK juga akan kembali memeriksa tersangka lainnya yaitu mantan Kepala Biro Keuangan, HI Budhyana dan Wahyu dalam beberapa hari mendatang," katanya.

Sebelum dilakukan penahanan, KPK telah memanggil Danny Setiawan beberapa kali dan melakukan pemeriksaan di Kantor Pemprov Jabar, Gedung Sate, Bandung dan cek lapangan ke Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bandung.

Pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Sate, Bandung, Oktober 2008 lalu, KPK gagal menemukan buku tamu tahun 2002, 2003 dan 2004.
"Anggota KPK meminta buku tamu tahun 2002, 2003 dan 2004, namun setelah dicari di bagian arsip tidak ada," kata Komandan Kamdal, Cucu Hade yang diminta KPK untuk memperlihatkan buku tamu tersebut, saat pemeriksaan berlangsung saat itu.

Namun demikian, salah seorang anggota KPK tetap membawa buku tamu berwarna kuning dan dibawa masuk ke ruangan Gubernur Jawa Barat.

KPK membutuhkan buku tamu tahun 2003 dan 2004 untuk mendapatkan informasi tamu-tamu yang datang pada periode terjadinya dugaan korupsi pengadaan alat berat yang melibatkan sejumlah pejabat di Pemprov Jabar saat itu.

Selain buku tamu, KPK juga meminta beberapa agenda Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar mulai tahun 2002 hingga 2008.

KPK juga melakukan pengecekan secara langsung ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung sejumlah kendaraan Damkar, ambulans dan alat lainnya dengan bantuan para ahli dari Institut Teknologi Bandung.

Johan Budi mengatakan, Danny Setiawan dan Yusuf Setiawan diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.***3***

(U.K-IP/B/Z002/Z002) 10-11-2008 22:58:51









Tempat :
Pengirim : Isyati Putri N
10 November 2008 s/d 00 0000
KRISIS AIR KOTA CIREBON BUKTI AROGANSI KEKUASAAN
Topik :
Cirebon, 10/11 (ANTARA) - Krisis air bersih di Kota Cirebon, Jabar, justru terjadi di saat debit air di mata air Cipaniis di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan sedang naik akibat memasuki musim hujan.

Hal itu menandakan musim kemarau tidak bisa lagi menjadi kambing hitam atas krisis yang terjadi dan memang krisis air selama enam hari terakhir disebabkan debit air menuju Cirebon dikurangi secara drastis oleh Pemkab Kuningan melalui alat water valve yang bisa menutup aliran air.

Tanpa aksi "nekad" itu, mungkin PDAM Kota Cirebon dan Pemkot Cirebon akan tenang-tenang saja dan tetap menjadikan kebutuhan rakyat akan air bersih tameng. Padahal para pelanggan juga sudah tidak terhitung melakukan aksi demo di Kantor PDAM Kota Cirebon, Gedung DPRD dan Balaikota sejak tiga bulan terakhir.

Pelanggan wajar menanyakan air yang tidak mengucur di ribuan rumah, padahal mereka juga membayar komponen biaya kompensasi sebesar Rp100 per meter kubik. Ke mana larinya uang pelanggan itu, apalagi mereka yang tidak mendapat air tetap dikenai biaya bulanan.

PDAM Kota Cirebon beralasan Pemkab Kuningan tidak mungkin mengambil langkah berani untuk mengurangi suplai air itu, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Ribuan pelanggan di Kota Cirebon hanya menikmati angin yang keluar dari kran air selama enam hari terakhir.

Kesibukan ibu-ibu menjadi dua kali lipat karena harus mencari air ke tetangga mereka yang masih mempunyai sumur timba atau sumur bor. Banyak warga yang mengungsi ke rumah famili mereka untuk menumpang mandi.

Sepele
Seperti yang dikatakan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Budi Yuwono bahwa masalah krisis air hanya soal sepele karena menyangkut kompensasi kepada daerah yang mempunyai sumber air.

"Sebenarnya itu masalah sepele, akan tetapi yang dikorbankan akhirnya pelanggan. Saya minta kepada PDAM Cirebon untuk segera menyelesaikan masalah kompensasi dengan Kabupaten Kuningan." kata Budi Yuwono yang ikut prihatin atas krisis air bersih selama sepekan.

Dia mengatakan, sebenarnya hal wajar masyarakat yang tinggal di hulu sungai sebagai sumber air baku PDAM mendapat kompensasi dalam hal ini Kabupaten Kuningan tempat aliran mata air Cipaniis berasal.

"Mereka setiap hari harus memelihara kawasan hulu agar tidak tercemari sehingga sudah sepatutnya apabila mereka mendapat kompensasi dari mereka yang memanfaatkan sungainya," ujar Budi.

Hal senada juga dikatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan satu bulan yang lalu saat berkunjung ke Cirebon bahwa kompensasi harus tetap ada karena daerah hulu juga mempunyai program untuk konservasi lahan.

"Bagaimanapun Cipaniis berapa di Kabupaten Kuningan sehingga harus ada kompensasi kepada daerah itu, apalagi air yang mengalir juga dijual kepada pelanggan rumah tangga dan bisnis," katanya.


Aroma Dendam Politik
Krisis air bersih juga beraroma dendam politik, apalagi Plh Bupati Kuningan Ano Sutrisno adalah kandidat yang kalah dalam percaturan di bursa Walikota Cirebon, awal tahun 2008. Ano yang saat itu menjabat Sekda Kota Cirebon adalah pesaing kuat Subardi, calon incumben yang akhirnya menang.

Dua kali tagihan kompensasi dari Plh Bupati Kuningan yang dilayangkan ke Pemkot Cirebon tidak digubris dengan alasan Plh hanya pelaksana tugas yang tidak terkait dengan kebijakan Kuningan untuk keluar termasuk kerjasama dengan Pemkot Cirebon.

Aroma itu makin kental karena diam-diam Walikota Cirebon lebih memilih menjalin komunikasi dengan Bupati Kuningan terpilih yang tak lain adalan calon incumben Aang Hamid Suganda.

Hal itu diakui sendiri oleh Walikota Cirebon Subardi kepada wartawan saat jumpa pers di Balaikota Cirebon bahwa dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan Bupati Kuningan terpilih Aang Hamid Suganda, seolah mengenyampingkan peranan Plh Bupati Drs Ano Sutrisno.

"Kalau wartawan menilai ada aroma politik, saya tidak berani mengatakan itu, tetapi anda bisa melakukan analisa sendiri," jawab walikota atas pertanyaan wartawaan saat itu.

Tetapi, begitu aliran air ke Cirebon diperkecil dan berdampak luas pada krisis air bersih se-Kota Cirebon, akhirnya mau tidak mau Walikota bersedia bertemu dengan jajaran Pemkab Kuningan di Hotel Grage Sangkan, Kuningan, Kamis (6/11) malam lalu dengan difasilitasi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat Gunawan.

Dalam pertemuan tertutup antara jajaran Muspida dan Legislatif, telah disepakati bahwa Kota Cirebon harus memenuhi perjanjian yang dibuat pada tahun 2004 yakni membayar kompensasi sebesar Rp1,75 miliar. Kota Cirebon menyanggupi membayar Rp750 juta pada 15 November 2008, sementara sisanya akan dibayarkan April 2009.

Menurut salah seorang anggota DPRD Kota Cirebon M Azrul Zuniarto, dalam pertemuan itu juga telah disepakati adanya perjanjian baru yang akan diberlakukan pada tahun 2009 dengan besaran kompensasi yang dibahas dalam tim kecil kedua pemda.

"Besaran kompensasi akan disesuaikan dengan besaran pajak air yang dibayar, kemungkinan besarannya lebih kecil dari kompensasi sebelumnya," katanya.

Setelah kesepakatan antara Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon, akhirnya sejak Jumat (7/11) dini hari, alat pengukur debit air mulai dibuka longgar untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Cirebon.

Tetapi, hal itu tidak langsung menyelesaikan masalah krisis air, karena proses normalisasi distribusi air masih memerlukan waktu cukup lama.

Menurut Walikota yang sempat 'terjun' langsung menormalkan suplai air, lamanya proses normalisasi tekanan pipa itu memerlukan waktu dua hari lagi akibat pipa sudah dipenuhi angin atau udara kosong.

"Akibat penghentikan suplai oleh Kuningan menyebabkan pipa induk dipenuhi angin dan untuk mengeluarkan angin itu diperlukan waktu paling cepat 52 jam," katanya.


Minta Maaf
Walikota Cirebon Subardi akhirnya menyatakan permintaan maaf yang mendalam karena telah menyebabkan munculnya krisis air bersih terparah sepanjang sejarah pelayanan PDAM Kota Cirebon yang sempat menjadi PDAM terbaik di Indonesia.

"Saya menyampaikan minta maaf kepada warga Kota Cirebon yang sempat mengalami krisis air bersih, dan mari kita ambil hikmahnya agar hal ini tidak kembali terulang," katanya.

Pada pertemuan dengan perwakilan pelanggan yang melakukan unjuk rasa, Walikota Cirebon Subardi menyatakan pihaknya akan merombak total manajemen di tubuh PDAM Kota Cirebon sehingga pelayanan akan semakin ditingkatkan dan adanya transparansi pengelolaan air minum.

"Saya tidak ingin pelayanan air minum dikorbankan, sehingga kalau perlu saya akan merombak total manajemen di PDAM supaya krisis air bersih di Kota Cirebon tidak terjadi lagi," katanya di hadapan 15 perwakilan warga yang melakukan demontrasi akibat krisis air bersih.

Sebelumnya warga meminta agar Dirut PDAM Dharliana bertanggungjawab atas terjadinya krisis air bersih yang dilatarbelakangi konflik uang kompensasi antara Pemkot Cirebon dan Pemkab Kuningan.

"Kami minta kalau manajemen sekarang tidak mampu memberikan pelayanan, Walikota bisa melakukan perombakan karena percuma saja duduk kalau tidak mampu bekerja," kata Rifki Hamdan, perwakilan pelanggan PDAM.

Ujang Atmawijaya, Ketua Gerakan Mahasiswa Perjuangan Cirebon menilai Direksi PDAM Kota Cirebon telah banyak melakukan kebohongan publik dan lebih mementingkan sisi bisnis daripada masalah pelayanan sehingga Cirebon mengalami krisis air bersih terburuk sepanjang sejarah.

"Kami minta audit keuangan oleh auditor independen, karena sangat tidak mungkin PDAM tidak bisa membayar kompensasi apalagi pelanggan juga dikenai beban kompensasi pada komponen tarifnya," katanya.

Ia sependapat jika Walikota merombak total manajemen PDAM Kota Cirebon untuk memutus rantai kolusi yang menyebabkan krisis air bersih berlansung satu tahun lebih.

Selain itu ia meminta pejabat Pemkab Kuningan dan Pemkot Cirebon untuk menyingkirkan sifat arogansi kekuasaan agar model pemaksaan kehendak dengan mengorban rakyat sudah hilang di era reformasi ini.

"Air itu milik negara, bukan Kuningan, juga bukan Cirebon, dan rakyat yang tinggal di Cirebon juga tidak semua orang asli Cirebon karena banyak juga yang mempunyai tali saudara dengan warga Kabupaten Kuningan," katanya.



(U.B013/B/H-KWR/H-KWR) 10-11-2008 21:57:17









Tempat :
Pengirim : Budi Santoso
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | Next > | Last >>